Connect with us

Politik

Survei Populi: DPR Institusi Paling Korup

Published

on

ilustrasi

TINGKAT kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menurun. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang seakan terus menyeret atau ditimbulkan anggota DPR sendiri.

Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto, mengungkapkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, akan institusi yang mewakili mereka yaitu DPR RI. Menurutnya, survei telah menunjukkan masyarakat masih menganggap DPR sebagai institusi paling korup yang ada di Indonesia.

img-20160906-wa0001

“Tingkat kepercayaan sangat rendah. Mereka (DPR) masih dianggap intitusi paling korup,” kata Nico, Sabtu, 19 Desember 2015.

Ia menerangkan dari survei yang telah dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik ke institusi DPR RI tidak sampai menyentuh angka 20 persen. Nico mengingatkan kalau DPR tidak sesegera mungkin melakukan pembenahan atau perbaikan kinerja, baik perseorangan maupun kelembagaan, tingkat kepercayaan akan terus menurun.

Nico menjelaskan, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, masih terbilang tinggi. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka, lanjut Nico, masih lebih dari 67 persen.

Sayangnya, tingkat kepercayaan publik itu tidak menular kepada institusi-institusi pemerintah yang dikatakan terus mengalami penurunan, meski tingkat kepercayaan meningkat pada sejumlah nama menteri. Menurut Nico, pembenahan tetap harus dilakukan semua pihak, agar tingkat kepercayaan publik dapat terus meningkat.[]

REPUBLIKA

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Panwaslih Aceh Selatan Mulai Verifikasi Faktual

Published

on

By

Ilustrasi | The Global Review

SESUAI tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018, mulai 12-25 Desember 2017, Panwaslih setempat akan memverifikasi faktual bakal calon perseorangan. Ketua Panwaslih Aceh Selatan Hendra Saputra mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, yang melakukan verifikasi faktual tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus, dengan cara mendatangi langsung pendukung masing-masing bakal calon perseorangan,” ujar Hendra dalam rilisnya, Kamis, 14 Desember 2017.

Hendra berharap PPS melakukan verifikasi faktual sesuai aturan tersebut. “Bila PPS tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana amanah Undang-undang 10 Tahun 2016, dapat dipidana sesuai bunyi pasal 185 B,” ujar Hendra. Bunyi pasal ini, anggota PPS, PPK, KPU kabupaten kota, KPU Provinsi, atau petugas yang diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

img-20160906-wa0001

Selain itu, kata Hendra, PPS yang terbukti tidak memverifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, mendapatkan sanksi administrasi sesuai perundang-undangan. “Panwaslih Aceh Selatan mengharapkan kepada masyarakat Aceh Selatan agar bersama-sama memantau dan mengawasi proses verifikasi faktual yang sedang dilakukan oleh PPS di seluruh desa. Apabila ada anggota PPS yang tidak memverifikasi faktual, segera laporkan kepada Panwaslih,” ujar Hendra.

Pasal 185 A UU Nomor 10, kata Hendra, juga menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dipidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta serta paling banyak Rp72 juta. “Jadi sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual, tapi juga berlaku bagi yang memalsukan dukungan terhadap calon perseorangan. Jadi bagi masyarakat yang mereka identitasnya dipalsukan, dapat melaporkan ke Panwaslih Aceh Selatan.”[] RILIS

Continue Reading

Politik

Duh, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Pakai Pelembab Bibir

Published

on

By

ADA kejadian menarik saat sesi wawancara antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan awak media. Tepatnya ketika Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno baru selesai menghadiri kunjungan kerja di Britama Arena Sports Mall, Selasa, 12 Desember 2017.

Sandiaga yang sejak awal berdiri di samping Anies dan ikut mendengar pertanyaan awak media, tiba-tiba mengangkat sesuatu dengan tangannya. Benda itu ternyata pelembab bibir dengan kemasan warna putih. Sandiaga dengan santai memoles pelembab ke bibirnya, meski di hadapannya terdapat banyak kamera.

img-20160906-wa0001

“Kering ya bibirnya,” tanya seorang wartawan yang berada di dekat Sandiaga. Sang wakil gubernur hanya mengangguk kecil. Setelah sesi wawancara selesai, Sandiaga diarahkan langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa bisa melayani pertanyaan awak media lagi.

Hari ini, ketika wartawan menanyakan lagi hal itu, Sandiaga menyatakan dia selama ini memang selalu membawa pelembab bibir. “Selalu ada di kantong,” ujarnya singkat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu.

Saat ditanyakan apa merek pelembab bibir tersebut, orang nomor dua di Pemprov DKI itu berjanji akan memberi tahu nanti. “Nanti di bawah ya, aku kasih tahu deh,” imbuhnya.

Sebelumnya, foto Sandiaga memoleskan pelembab bibir itu viral di media sosial. Banyak yang membahas mengenai gaya nyentrik sang wakil gubernur.

Terkait dengan penampilan, Sandiaga memang sering punya cara sendiri. Saat baru dilantik menjadi wakil gubernur, Sandiaga sempat mencari-cari gaya berpakaian yang pas dengan menggunaian pakaian dinas.

Dulu, Sandiaga sempat menggunakan sepatu kets saat memakai pakaian dinas. Ternyata sepatu kets itu melanggar pergub. Dia harus menggunakan sepatu pantofel warna hitam. Sandiaga sampai membuat sayembara membuat sepatu pantofel hitam yang nyaman buat dia pakai. Sampai saat ini, proses sayembaranya masih berlangsung.

Sandiaga juga memilih untuk mengeluarkan baju dinas berwarna putihnya dari celana. Dengan demikian, dia tidak perlu menggunakan ikat pinggang. “Saya sudah cek pergubnya, kalau keluarin baju enggak melanggar. Banyak juga yang ternyata pilih gaya baju dikeluarin seperti saya,” kata Sandiaga ketika itu.

Selain itu, menjelang pelantikan ia juga melakukan perawatan kuku seperti manikur dan pedikur. Saat itu, Sandiaga memperlihatkan tangannya yang sudah dimanikur dan pedikur. Ia mengatakan kalau perawatan ini merupakan saran dari istrinya. “Tadi ada tukang ‘mani-pedi’ di rumah punya Mpok Nur, dan saya pinjam kebetulan kuku saya sudah panjang. Katanya tukang mani-pedi sudah lama ikut Mpok Nur dan sekalian mau rapihin,” aku Sandi pada Oktober lalu.

Dalam urusan merawat tubuh, Sandiaga memang tidak mau setengah-setengah. Selain menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, pria kelahiran Riau, 28 Juni 1969 itu juga memperhatikan kesehatan kulitnya.

Sandiaga ternyata penggemar produk perawatan kulit Korea. Putra dari Mien Uno itu mengaku kerap menggunakan masker tisu dari Korea. “Istri sering pakaikan masker dari Korea. Enak banget deh rasanya di wajah, saya bisa sampai ketiduran pakai itu,” kata pria berkacamata itu saat berkunjung ke kantor Detikcom, Warung Jati Barat, Jakarta, pada Oktober 2016.[] DETIK | KOMPAS

Continue Reading

Politik

MaTA: Anggota DPRA Kunjungan Kerja ke Belanda

Published

on

By

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Belanda | Twitter@niriansyah

 

SEJUMLAH Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Belanda. Para wakil rakyat Aceh itu juga dikabarkan berangkat bersama Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

img-20160906-wa0001

“Dari informasi yang kami terima, mereka berangkat malam Kamis kemarin dari Jakarta. Rabu sebelumnya mereka berangkat dari Aceh,” ujar Koordinator Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, kepada KBA.ONE, Jumat, 10 November 2017.

Namun, Alfian, tak dapat memastikan jumlah anggota dewan yang berangkat. Ini keberangkatan ketiga anggota DPRA selama 2017. Sebelumnya, kata Alfian, para legislator juga dikabarkan berangkat ke berbagai negara khususnya Eropa, seperti Norwegia, Finlandia, Turki, termasuk Belanda. “Kalau Jerman baru kali ini. Yang kami tahu ada dua komisi yang berangkat. Salah satunya komisi IV, mereka berangkat bersama wagub,” ujarnya.

Fenomena pelesiran anggota DPRA, kata Alfian, kerap terjadi saban tahun. Protes-protes yang dilakukan publik, menurutnya juga tidak pernah direspons. “Solusinya, partai politik harus mengawasi kinerja dan kebijakan kader mereka di parlemen. Ini juga penting untuk menjaga kepercayaan partai politik terhadap publik, apalagi ini menjelang pemilu 2019,” ujar Alfian.

Kelemahan terbesar saat ini, kata Alfian, ada di partai politik yang tidak lagi mengawasi anggota mereka di parlemen. “Hubungannya saat ini hanya sebatas setoran atau hak-hak dana wajib untuk partai saja. Seharusnya partai juga melakukan kajian apa yang dilakukan anggotanya di parlemen, salah satunya mengenai kunker luar negeri,” ujarnya.

Para anggota dewan yang pelesiran ke luar negeri, kata Alfian, beberapa tahun ini juga melakukannya secara diam-diam. “Mereka pergi dan pulang diam-diam, bahkan partainya juga kadang tidak tahu. Laporan ke publik mengenai manfaat kunjungan mereka ke luar negeri juga tidak pernah ada,” ujarnya.

Kunjungan anggota dewan ke luar negeri, tambahnya, dipastikan menelan biaya sangat besar. Menurutnya, anggaran itu lebih baik digunakan untuk kepentingan publik lainnya.

Alfian memperkirakan, dalam kunjungan kerja dewan ke luar negeri selama 2017 saja telah menelan biaya Rp10-15 miliar. “Untuk 2016, dari data yang kami terima kunjungan kerja mereka ke Lhokseumawe, uang sakunya saja per harinya untuk satu orang mencapai Rp1,6 juta. Bayangkan saja kalau ke luar negeri, tentunya lebih besar. Belum lagi biaya-biaya lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Alfian, kunjungan ke luar negeri berpotensi terjadinya markup. Berangkat lima hari tapi dilaporkan selama tujuh hari. “Dari 81 orang, memang tidak semua anggota DPRA yang berangkat. Itu kembali ke hati nurani masing-masing, atau ada kebijakan partai yang melarang kadernya berangkat. Namun ada juga dugaan yang tidak berangkat tetapi, mengambil anggarannya saja.”

Kepada DPRA, khususnya Sekretaris Dewan yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, Alfian meminta untuk dapat membuka informasi ke publik mengenai siapa-siapa saja anggota dewan yang berangkat ke luar negeri serta melaporkan hasil kunjungan luar negeri tersebut. “Ini penting untuk keterbukaan informasi publik, agar masyarakat juga dapat menilai kinerja wakil mereka di parlemen, dan apa manfaat dari kunjungan luar negeri itu untuk masyarakat,” ujarnya.

Alfian mengharapkan pelesiran ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat yang terkesan jalan-jalan tersebut tidak lagi dilakukan pada 2018. “Partai politik harus tegas soal ini dan mengontrol kebijakan dan kinerja kader mereka di parlemen,” ujarnya.

Sementara itu dua pimpinan DPRA, Teungku Muharuddin dan Irwan Djohan, serta Sekretaris Dewan A Hamid Zein ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan singkat yang dilayangkan KBA.ONE ke telepon genggam mereka belum ditanggapi.

Namun, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman menjawabnya. Hanya saja, Iskandar tak mau juga menanggapi lebih lanjut. “Saya belum dapat kabar, tanyakan ke Sekwan saja,” ujarnya. Hal sama juga dilakukan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin yang belum menanggapi perihal keberangkatan Wakil Gubernur Aceh bersama anggota DPRA.

Namun, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah memang mengunjungi Belanda pekan ini. Informasi yang diperoleh KBA.ONE, Nova mengunjungi 10 orang guru training yang sedang mengikuti pelatihan di Belanda. Nova memposting foto-foto dan video di akun Twitternya @niriansyah pada 8 dan 9 November 2017.

Di sebuah video terlihat Nova berada di sebuah pabrik mobil milik Innovam yang disebutnya sebagai lembaga pelatihan dan pengujian keahlian otomotif multibrand di Belanda. Nova juga mengunggah foto kunjungannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Di foto terlihat Nova dan beberapa orang termasuk sosok yang mirip A Hamid Zein, Sekwan DPR Aceh dan beberapa orang lainnya.

Informasi lain yang diperoleh KBA.ONE, di Innovam kini juga ada beberapa siswa SMK di Aceh yang sedang mengikuti pelatihan. “Salah satu misi program Kerja Pemerintah Aceh ingin menciptakan tamatan SMK dapat Go International di 2018. Dan program ini di sambut baik oleh Representatif/wakil DUBES Indonesia untuk Netherlands Bpk. Ibnu Wahyutomo di KBRI den Haag, dan beliau akan mendukung Program Kerjasama ini,” tulis Nova Iriansyah di akun Facebooknya.[] KBA.ONE

Continue Reading

Copyright © 2015