SEBUAH kampung di India, Suraj, melarang perempuan lajang dan di bawah umur memiliki telepon selular. Perempuan yang melanggar aturan ini didenda sekitar Rp400 ribu. Bagi yang melaporkan pelanggaran juga mendapat hadiah uang Rp40 ribu.

“Kenapa wanita-wanita itu butuh handphone? Internet itu buang-buang waktu dan uang, khususnya bagi masyarakat kelas menengah seperti kami,” ujar Kepala Kampung Suraj, Devshi Vankar.

“Para wanita ini akan lebih baik menggunakan waktu mereka untuk belajar atau sesuatu yang lebih berguna, ketimbang bermain handphone,” kata Vankar lagi.

Penduduk Suraj setuju aturan itu karena diyakini selama ini telepon selular menjadi pemicu maraknya anak-anak muda pergi dari rumah atau kabur dengan kekasihnya.

Namun, perempuan Kampung Suraj boleh menggunakan telepon selular di rumah, dengan pengawasan orang tua. Perempuan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, juga dibolehkan memakai handphone di mana pun.

“Mahasiswi adalah wanita yang sudah cukup dewasa untuk membedakan mana baik dan mana buruk. Mereka pun membutuhkan handphone untuk kebutuhan pendidikan mereka, termasuk berhubungan dengan orang tua saat harus sekolah di luar kampung,” ujar Vankar.

Terkait pelarangan bagi wanita di bawah umur, Vankar mengatakan, peraturan ini justru melindungi mereka dari gangguan selama di sekolah dan menjadi korban pelecehan dari kawan-kawan lelaki melalui aplikasi messaging.

“Semua orang tahu, apa yang terjadi di dunia terkait mobilephone. Saat ini era Whatsapp, di mana banyak orang melakukan percakapan private mereka dengan layanan itu. Kami harus menyelamatkan para wanita muda itu.”

Selain di Suraj yang terletak di distrik Gujarat ini, sebelumnya pada 2012, para petinggi Kampung Sunderbari di negara bagian Bihar, India, juga melarang warga perempuannya menggunakan telepon genggam. Alasannya, telepon genggam merendahkan atmosfer kehidupan sosial dengan memicu banyaknya kasus kawin lari.

Sama halnya seperti di Suraj, denda diberikan kepada para pelanggar. Jumlahnya berbeda, sekitar Rp180 ribu untuk gadis dan Rp300 ribu bagi perempuan yang telah menikah.

“Kami selalu merasa malu jika ada seseorang bertanya siapa yang kawin lari kali ini,” kata Ketua Dewan Desa Sunderbari, Manuwar Alam, menirukan “ejekan” warga desa tetangga.

Para aktivis hak-hak perempuan mengatakan larangan itu serangan terhadap kemerdekaan perempuan.

“Perempuan lebih dari mampu untuk menjaga diri mereka sendiri. Teknologi diciptakan untuk digunakan, bukan untuk dilarang. Larangan ini sangat mengganggu kami,” kata aktvis Suman Lal.

Sementara pada 2010 di Lank, sebuah desa di selatan India, Lank, larangan memakai handphone ditujukan bagi perempuan yang belum menikah. Alasannya, dikhawatirkan mereka merencanakan perkawinan terlarang yang bisa-bisa berujung pada hukuman mati.

Di beberapa wilayah di utara India, pernikahan antara anggota klan yang sama dilarang. Pernikahan biasanya diatur oleh orang tua alias dijodohkan.

Bahkan, di beberapa desa yang masih konservatif, keluarga biasa menerapkan hukuman ekstrim, termasuk ‘pembunuhan atas nama kehormatan’, bagi mereka yang melanggar tabu. Dalam beberapa kasus, dewan desa bahkan memerintahkan hukuman itu, meski prakteknya seringkali dihalangi oleh aparat kepolisian.

Makin berkembangnya teknologi juga membuat para tetua Desa Lank ketakutan. Khawatir telepon genggam menyatukan dua sejoli dalam hubungan terlarang.

Namun, larangan ini tidak berlaku bagi para pemuda lajang. Mereka boleh memakai handphone selama berada dalam pengawasan orang tua.[]

KOMPAS | VIVA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.