PEMERINTAH Kota Cirebon, Jawa Barat, memberlakukan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Para pelanggar bakal diberikan sanksi paling berat kurungan 30 hari atau denda hingga Rp10 juta.

Dikutip dari laman cirebonkota.go.id, peraturan ini mulai berlaku 25 September 2016. Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kota Cirebon, Buntoro Tirto, mengatakan ada tiga ketentuan pidana yang dijatuhkan bagi pelanggar.

“Ancaman sanksi pidana kurungan 30 hari atau denda Rp10 juta kepada pelanggar yang menjadi penanggungjawab atau pimpinan institusi,” ujarnya, Kamis, 8 September 2016.

Penanggungjawab atau pimpinan institusi yang tak melakukan imbauan tidak merokok, menegur langsung perokok, memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok di lingkungan institusinya akan dikenakan sanksi ini.

Sementara bagi pelanggar dari kalangan produsen, penjual, pengiklan dan promotor, kata Buntoro, ancaman hukumannya kurungan 30 hari atau denda Rp5 juta. Denda lebih ringan dikenakan untuk perokok yang mendapatkan kurungan tiga hari atau denda Rp100 ribu.

Sanksi untuk pimpinan instansi, kata dia, memang lebih berat karena ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukan. Di antaranya, memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di institusinya yang masuk kawasan tanpa rokok.

Dikatakannya, kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lain yang ditetapkan.

“Pengumuman wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. Pimpinan juga diharuskan tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di kawasan tanpa rokok,” kata Buntoro.

Dia menjelaskan, peraturan itu bukan untuk melarang kegiatan merokok tapi hanya mengaturnya di kawasan yang sudah ditentukan. Dalam upaya penegakan peraturan tersebut, kata Buntoro, di setiap institusi akan dibentuk pengawas. Nantinya, akan dibentuk juga tim keliling dan posko persidangan, yang akan langsung menyidangkan pelanggaran.

“Kami juga akan bekerja sama dengan polisi, terutama upaya penegakan peraturan di dalam angkutan kota yang dilakukan sopir angkot. Nanti sopir yang ketahuan merokok juga bakal kena tilang,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edi Sugiarto mengatakan peraturan tersebut bakal menjamin perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Sebagai dukungan berlakunya peraturan, kata Edi, di sejumlah Puskesmas akan disediakan klinik konseling  bagi perokok yang ingin berhenti.[]

RZ/RILIS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.