Connect with us

Politik

MaTA: Anggota DPRA Kunjungan Kerja ke Belanda

Published

on

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Belanda | Twitter@niriansyah

 

SEJUMLAH Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Belanda. Para wakil rakyat Aceh itu juga dikabarkan berangkat bersama Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

img-20160906-wa0001

“Dari informasi yang kami terima, mereka berangkat malam Kamis kemarin dari Jakarta. Rabu sebelumnya mereka berangkat dari Aceh,” ujar Koordinator Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, kepada KBA.ONE, Jumat, 10 November 2017.

Namun, Alfian, tak dapat memastikan jumlah anggota dewan yang berangkat. Ini keberangkatan ketiga anggota DPRA selama 2017. Sebelumnya, kata Alfian, para legislator juga dikabarkan berangkat ke berbagai negara khususnya Eropa, seperti Norwegia, Finlandia, Turki, termasuk Belanda. “Kalau Jerman baru kali ini. Yang kami tahu ada dua komisi yang berangkat. Salah satunya komisi IV, mereka berangkat bersama wagub,” ujarnya.

Fenomena pelesiran anggota DPRA, kata Alfian, kerap terjadi saban tahun. Protes-protes yang dilakukan publik, menurutnya juga tidak pernah direspons. “Solusinya, partai politik harus mengawasi kinerja dan kebijakan kader mereka di parlemen. Ini juga penting untuk menjaga kepercayaan partai politik terhadap publik, apalagi ini menjelang pemilu 2019,” ujar Alfian.

Kelemahan terbesar saat ini, kata Alfian, ada di partai politik yang tidak lagi mengawasi anggota mereka di parlemen. “Hubungannya saat ini hanya sebatas setoran atau hak-hak dana wajib untuk partai saja. Seharusnya partai juga melakukan kajian apa yang dilakukan anggotanya di parlemen, salah satunya mengenai kunker luar negeri,” ujarnya.

Para anggota dewan yang pelesiran ke luar negeri, kata Alfian, beberapa tahun ini juga melakukannya secara diam-diam. “Mereka pergi dan pulang diam-diam, bahkan partainya juga kadang tidak tahu. Laporan ke publik mengenai manfaat kunjungan mereka ke luar negeri juga tidak pernah ada,” ujarnya.

Kunjungan anggota dewan ke luar negeri, tambahnya, dipastikan menelan biaya sangat besar. Menurutnya, anggaran itu lebih baik digunakan untuk kepentingan publik lainnya.

Alfian memperkirakan, dalam kunjungan kerja dewan ke luar negeri selama 2017 saja telah menelan biaya Rp10-15 miliar. “Untuk 2016, dari data yang kami terima kunjungan kerja mereka ke Lhokseumawe, uang sakunya saja per harinya untuk satu orang mencapai Rp1,6 juta. Bayangkan saja kalau ke luar negeri, tentunya lebih besar. Belum lagi biaya-biaya lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Alfian, kunjungan ke luar negeri berpotensi terjadinya markup. Berangkat lima hari tapi dilaporkan selama tujuh hari. “Dari 81 orang, memang tidak semua anggota DPRA yang berangkat. Itu kembali ke hati nurani masing-masing, atau ada kebijakan partai yang melarang kadernya berangkat. Namun ada juga dugaan yang tidak berangkat tetapi, mengambil anggarannya saja.”

Kepada DPRA, khususnya Sekretaris Dewan yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, Alfian meminta untuk dapat membuka informasi ke publik mengenai siapa-siapa saja anggota dewan yang berangkat ke luar negeri serta melaporkan hasil kunjungan luar negeri tersebut. “Ini penting untuk keterbukaan informasi publik, agar masyarakat juga dapat menilai kinerja wakil mereka di parlemen, dan apa manfaat dari kunjungan luar negeri itu untuk masyarakat,” ujarnya.

Alfian mengharapkan pelesiran ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat yang terkesan jalan-jalan tersebut tidak lagi dilakukan pada 2018. “Partai politik harus tegas soal ini dan mengontrol kebijakan dan kinerja kader mereka di parlemen,” ujarnya.

Sementara itu dua pimpinan DPRA, Teungku Muharuddin dan Irwan Djohan, serta Sekretaris Dewan A Hamid Zein ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan singkat yang dilayangkan KBA.ONE ke telepon genggam mereka belum ditanggapi.

Namun, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman menjawabnya. Hanya saja, Iskandar tak mau juga menanggapi lebih lanjut. “Saya belum dapat kabar, tanyakan ke Sekwan saja,” ujarnya. Hal sama juga dilakukan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin yang belum menanggapi perihal keberangkatan Wakil Gubernur Aceh bersama anggota DPRA.

Namun, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah memang mengunjungi Belanda pekan ini. Informasi yang diperoleh KBA.ONE, Nova mengunjungi 10 orang guru training yang sedang mengikuti pelatihan di Belanda. Nova memposting foto-foto dan video di akun Twitternya @niriansyah pada 8 dan 9 November 2017.

Di sebuah video terlihat Nova berada di sebuah pabrik mobil milik Innovam yang disebutnya sebagai lembaga pelatihan dan pengujian keahlian otomotif multibrand di Belanda. Nova juga mengunggah foto kunjungannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Di foto terlihat Nova dan beberapa orang termasuk sosok yang mirip A Hamid Zein, Sekwan DPR Aceh dan beberapa orang lainnya.

Informasi lain yang diperoleh KBA.ONE, di Innovam kini juga ada beberapa siswa SMK di Aceh yang sedang mengikuti pelatihan. “Salah satu misi program Kerja Pemerintah Aceh ingin menciptakan tamatan SMK dapat Go International di 2018. Dan program ini di sambut baik oleh Representatif/wakil DUBES Indonesia untuk Netherlands Bpk. Ibnu Wahyutomo di KBRI den Haag, dan beliau akan mendukung Program Kerjasama ini,” tulis Nova Iriansyah di akun Facebooknya.[] KBA.ONE

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Panwaslih Aceh Selatan Mulai Verifikasi Faktual

Published

on

By

Ilustrasi | The Global Review

SESUAI tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018, mulai 12-25 Desember 2017, Panwaslih setempat akan memverifikasi faktual bakal calon perseorangan. Ketua Panwaslih Aceh Selatan Hendra Saputra mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, yang melakukan verifikasi faktual tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus, dengan cara mendatangi langsung pendukung masing-masing bakal calon perseorangan,” ujar Hendra dalam rilisnya, Kamis, 14 Desember 2017.

Hendra berharap PPS melakukan verifikasi faktual sesuai aturan tersebut. “Bila PPS tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana amanah Undang-undang 10 Tahun 2016, dapat dipidana sesuai bunyi pasal 185 B,” ujar Hendra. Bunyi pasal ini, anggota PPS, PPK, KPU kabupaten kota, KPU Provinsi, atau petugas yang diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

img-20160906-wa0001

Selain itu, kata Hendra, PPS yang terbukti tidak memverifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, mendapatkan sanksi administrasi sesuai perundang-undangan. “Panwaslih Aceh Selatan mengharapkan kepada masyarakat Aceh Selatan agar bersama-sama memantau dan mengawasi proses verifikasi faktual yang sedang dilakukan oleh PPS di seluruh desa. Apabila ada anggota PPS yang tidak memverifikasi faktual, segera laporkan kepada Panwaslih,” ujar Hendra.

Pasal 185 A UU Nomor 10, kata Hendra, juga menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dipidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta serta paling banyak Rp72 juta. “Jadi sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual, tapi juga berlaku bagi yang memalsukan dukungan terhadap calon perseorangan. Jadi bagi masyarakat yang mereka identitasnya dipalsukan, dapat melaporkan ke Panwaslih Aceh Selatan.”[] RILIS

Continue Reading

Politik

Duh, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Pakai Pelembab Bibir

Published

on

By

ADA kejadian menarik saat sesi wawancara antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan awak media. Tepatnya ketika Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno baru selesai menghadiri kunjungan kerja di Britama Arena Sports Mall, Selasa, 12 Desember 2017.

Sandiaga yang sejak awal berdiri di samping Anies dan ikut mendengar pertanyaan awak media, tiba-tiba mengangkat sesuatu dengan tangannya. Benda itu ternyata pelembab bibir dengan kemasan warna putih. Sandiaga dengan santai memoles pelembab ke bibirnya, meski di hadapannya terdapat banyak kamera.

img-20160906-wa0001

“Kering ya bibirnya,” tanya seorang wartawan yang berada di dekat Sandiaga. Sang wakil gubernur hanya mengangguk kecil. Setelah sesi wawancara selesai, Sandiaga diarahkan langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa bisa melayani pertanyaan awak media lagi.

Hari ini, ketika wartawan menanyakan lagi hal itu, Sandiaga menyatakan dia selama ini memang selalu membawa pelembab bibir. “Selalu ada di kantong,” ujarnya singkat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu.

Saat ditanyakan apa merek pelembab bibir tersebut, orang nomor dua di Pemprov DKI itu berjanji akan memberi tahu nanti. “Nanti di bawah ya, aku kasih tahu deh,” imbuhnya.

Sebelumnya, foto Sandiaga memoleskan pelembab bibir itu viral di media sosial. Banyak yang membahas mengenai gaya nyentrik sang wakil gubernur.

Terkait dengan penampilan, Sandiaga memang sering punya cara sendiri. Saat baru dilantik menjadi wakil gubernur, Sandiaga sempat mencari-cari gaya berpakaian yang pas dengan menggunaian pakaian dinas.

Dulu, Sandiaga sempat menggunakan sepatu kets saat memakai pakaian dinas. Ternyata sepatu kets itu melanggar pergub. Dia harus menggunakan sepatu pantofel warna hitam. Sandiaga sampai membuat sayembara membuat sepatu pantofel hitam yang nyaman buat dia pakai. Sampai saat ini, proses sayembaranya masih berlangsung.

Sandiaga juga memilih untuk mengeluarkan baju dinas berwarna putihnya dari celana. Dengan demikian, dia tidak perlu menggunakan ikat pinggang. “Saya sudah cek pergubnya, kalau keluarin baju enggak melanggar. Banyak juga yang ternyata pilih gaya baju dikeluarin seperti saya,” kata Sandiaga ketika itu.

Selain itu, menjelang pelantikan ia juga melakukan perawatan kuku seperti manikur dan pedikur. Saat itu, Sandiaga memperlihatkan tangannya yang sudah dimanikur dan pedikur. Ia mengatakan kalau perawatan ini merupakan saran dari istrinya. “Tadi ada tukang ‘mani-pedi’ di rumah punya Mpok Nur, dan saya pinjam kebetulan kuku saya sudah panjang. Katanya tukang mani-pedi sudah lama ikut Mpok Nur dan sekalian mau rapihin,” aku Sandi pada Oktober lalu.

Dalam urusan merawat tubuh, Sandiaga memang tidak mau setengah-setengah. Selain menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, pria kelahiran Riau, 28 Juni 1969 itu juga memperhatikan kesehatan kulitnya.

Sandiaga ternyata penggemar produk perawatan kulit Korea. Putra dari Mien Uno itu mengaku kerap menggunakan masker tisu dari Korea. “Istri sering pakaikan masker dari Korea. Enak banget deh rasanya di wajah, saya bisa sampai ketiduran pakai itu,” kata pria berkacamata itu saat berkunjung ke kantor Detikcom, Warung Jati Barat, Jakarta, pada Oktober 2016.[] DETIK | KOMPAS

Continue Reading

Politik

Naskah Asli MoU Helsinki di Swedia

Published

on

By

PADA 15 Agustus 2017, rakyat Aceh memperingati 12 tahun penandatanganan naskah kesepahaman RI-GAM untuk perdamaian Aceh. Naskah MoU (Memorandum of Understanding) tersebut ditandatangani di gedung Smolna Government Banquet Hall di distrik Kaartinkaupunki, Helsinki, Finlandia, pada Senin, 15 Agustus 2005 sekitar pukul 12.00 waktu setempat atau 16.00 WIB. Smolna merupakan bangunan bergaya kekaisaran yang digunakan sebagai ruang perjamuan kabinet Finlandia dan tempat pertemuan kenegaraan presiden maupun perdana menteri.

Sebelum nota kesepahaman itu diteken, beberapa perundingan alot dilalui kedua pihak. Sebulan sebelumnya, perundingan nyaris gagal. Saat itu, 15 Juli 2005, delegasi GAM ingin mengakhiri perundingan karena Pemerintah Indonesia tak menyetujui klausul partai politik lokal dimasukkan ke dalam naskah MoU.

img-20160906-wa0001

Munawar Liza, yang kini menjadi tim penyusun RPJM Irwandi-Nova Iriansyah ingat betul kejadian Jumat sore, 15 Juli itu. Suhu dingin membekap Helsinki. Munawar meriung di dalam sebuah ruangan di gedung Königstedt Manor, tempat perudingan digelar. Selain Munawar di situ juga ada Damien Kingsbury, negosiator politik GAM. Pada 2015 seperti dilansir The Guardian, Damien tercatat sebagai Direktur Centre for Citizenship, Development and Human Rights di Deakin University, Australia. Ia juga anggota Partai Buruh Australia.

Juli itu, perundingan belum lagi menemui titik temu. Sebelumnya, kedua delegasi, GAM dan RI, berunding informal. Delegasi RI diwakili lima orang yaitu Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin selaku ketua delegasi, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Farid Husain, Usman Basyah dan I Gusti Agung Wesaka Puja.

Sementara dari GAM delegasi terdiri dari Malik Mahmud selaku ketua delegasi, Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, Nurdin Abdul Rachman dan Muhammad Nur Djuli. Sedangkan anggota pendukung delegasi selain Damien dan Munawar adalah Shadia Marhaban, Irwandi Yusuf dan Teuku Hadi.

Munawar ingat, kala itu ia sibuk berbicara lewat telepon. Seperti dilansir Serambi Indonesia, Munawar ternyata sedang menelepon Irwandi Yusuf. Irwandi tidak bisa datang ke tempat perundingan dan hanya stand by di sebuah hotel yang berjarak setengah jam perjalanan ke gedung perundingan.

Walaupun tak bisa datang, Irwandi ikut memantau detik demi detik perkembangan perundingan melalui telepon dari kamar hotel. “Bahkan kalau ada klausul dalam MoU yang bisa merugikan GAM, sayalah yang pertama kena marah,” ujar Munawar saat menceritakan kembali kisah itu pada puncak peringatan tiga tahun MoU Helsinki di Blangpadang, Agustus 2008.

Saat Munawar sedang menelepon, kelima delegasi GAM kembali ke dalam kamar. Wajah mereka murung. Tiba-tiba, Malik Mahmud mengatakan perundingan telah selesai. Malik meminta semua barang dan peralatan di kamar dikumpulkan agar mereka bisa bersiap-siap untuk pulang. Ucapan Malik itu merujuk pada hasil perundingan hari itu yang tak mencapai titik temu. Salah satu pengganjal, ditolaknya ketentuan partai politik lokal di Aceh.

Ketika Munawar sedang bersiap membereskan kamar dan mematikan komputer, terdengar ketukan di pintu kamar. Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil datang berkunjung. Seluruh penghuni kamar kaget. Soalnya, kata Munawar, selama masa perundingan, kedua delegasi yang menempati kamar berbeda di gedung tersebut tak pernah bertemu di kamar. Para juru runding hanya bertemu di ruangan lantai bawah gedung.

Hamid dan Sofyan datang untuk mengabarkan kalau Pemerintah Indonesia sepakat klausul partai politik lokal dimasukkan ke dalam MoU Helsinki. “Kita hari ini sudah mencapai sebuah kesepakatan besar,” ujar Hamid seperti ditiru Munawar.

Mendengar perkataan Hamid itu, Malik Mahmud menimpali. “Benar Pak Hamid. Kita harus mewujudkannya.”

Pekerjaan selanjutnya, kedua delegasi rembuk bersama tentang bunyi bahasa soal ketentuan partai politik lokal yang boleh dibentuk di Aceh. Setelah sepakat, keesokan hari, draf kesepahaman ditandatangani.

Sebulan kemudian, tepatnya 15 Agustus 2005, draf MoU itu resmi ditandatangani kedua belah pihak yang dimediasi oleh Martti Oiva Kalevi Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia yang saat itu memimpin Crisis Management Inisiative atau CMI. Lembaga ini yang memediasi perundingan RI-GAM di Helsinki. Sejak itu, konflik Aceh berhenti. Pemerintah Indonesia menarik pasukan militernya dari Aceh. Para kombatan GAM juga melebur menjadi sipil biasa.

Pada 2006, sebuah regulasi turunan MoU Helsinki lahir dengan nama Undang Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh atau lazimnya disingkat dengan UUPA saja. Penyusunan undang-undang ini berlangsung secara maraton dan melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh. Komponen masyarakat sipil dan akademisi juga ikut menyerahkan draf rancangan undang-undang tersebut lalu kemudian digodok bersama.

Namun, hingga 12 tahun MoU diteken, jejak naskah asli yang menjadi milik Aceh masih simpang siur. Diketahui, ada tiga naskah asli MoU yang masing-masing dipegang oleh Martti Ahtisaari, delegasi RI dan delegasi GAM. Hal itu juga diperjelas oleh Jusuf Kalla pada 2009 ketika ia menjadi wakil presiden di eranya Susilo Bambang Yudhoyono.

Naskah milik delegasi RI rupanya berada di tangan di Kalla. Baru tahun itu ia menyerahkan naskah asli kepada Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa. “Satu lagi ada di Aceh, satu ada di Marti (Ahtisaari, juru runding RI – GAM),” ujar JK seperti dikutip Vivanews.

Ia menyerahkan naskah pada Selasa, 4 Agustus 2009, secara simbolis di Istana Wakil Presiden. Kalla mengatakan naskah asli MoU Helsinki tersimpan selama tiga tahun terakhir di brankas kantornya. Ia menemukannya ketika membereskan berbagai macam arsip. Setelah menemukan naskah asli tersebut, Kalla berinisiatif menyerahkan ke Sekretariat Negara. “Kita tidak mau seperti Supersemar [Surat Perintah Sebelas Maret]. Orang bertengkar satu halaman, dua halaman, tapi aslinya hilang,” ujar Kalla saat itu.

Naskah asli MoU Helsinki yang dipegang Kalla tertulis dalam bahasa Inggris, disertai terjemahan bahasa Indonesia. Dalam naskah asli tersebut tertera tiga penandatangan yaitu Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Ketua Juru Runding GAM Malik Mahmud, dan saksi Marti Ahtisaari.

Hatta Rajasa mengatakan, sebagai dasar pembuatan UUPA, naskah asli MoU merupakan bagian dari sejarah bangsa. Naskah tersebut selanjutnya, kata Hatta, disimpannya sebagai dokumen negara. ”Pada saatnya nanti kita simpan di arsip nasional,” tambahnya. Berbeda dengan undang-udang lain, kata Hatta, naskah itu tak akan diberi nomor dalam lembaran negara.

Jika di Jakarta naskah itu telah ditemukan, beda halnya dengan di Aceh. Pada 2014, Kepala Badan Arsip dan Perputakaan Aceh, Hasanuddin Darjo, mengaku instansinya tak memiliki naskah asli maupun salin perjanjian damai tersebut. Darjo, seperti dikutip Metrotvnews pada Selasa, 9 Desember, mengaku belum tahu di mana naskah itu disimpan. “Tidak ada naskah asli perjanjian damai RI-GAM yang tersimpan di Badan Arsip Pemerintah Aceh. Itulah yang harus saya cari dan harus dimiliki pemerintah Aceh. Karena itu sangat berharga dan bernilai tinggi, penting untuk bukti sejarah ke depan,” ujar Darjo.

Darjo tak yakin lembar asli atau salinan perjanjian itu berada di tangan Zaini Abdullah atau Malik Mahmud. “Kalau tersimpan pada mereka juga sangat bagus karena kedua petinggi Aceh ini mantan petinggi GAM yang ikut berunding kala itu,” ujar Darjo.

Ia berjanji bakal mencari tahu keberadaan naskah yang melahirkan kedamaian di bumi Serambi Mekah itu. “Kalau sekarang tidak dihiraukan, ke depan semakin sulit mendapatkan keasliannya. Apalagi dikhawatirkan hilang atau berubah dari aslinya,” ujarnya.

Darjo berharap naskah tersebut masih utuh dan tersimpan baik. “Saya khawatir saja kalau itu hilang atau tidak tersimpan dengan baik. Tapi lebih bagus pemerintah Aceh memiliki naskah asli dan tersimpan dengan aman. Semoga semua pihak positif atas ide kebaikan ini.”

Hingga Darjo lengser sebagai kepala badan, naskah itu tak kunjung ditemukan. Pada Rabu, 9 Agustus 2017, ketika KBA.ONE mengonfirmasi ulang ke Badan Arsip Aceh, naskah itu juga belum ada di sana. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Layanan di Badan Arsip Aceh, Nizar mengatakan pernah ada upaya menjemput naskah itu ke luar negeri pada 2015. Saat itu, ada informasi naskah berada di Swedia.

Badan Arsip bahkan menyiapkan anggaran untuk penjemputan naskah. “Dulu pernah dianggarkan dalam APBA untuk kami jemput dengan Pak Zaini [Gubernur Zaini Abdullah]. Cuma karena Pak Zaini sibuk saat itu, jadinya penjemputan naskah tidak sempat lagi,” ujar Nizar. Akibatnya, hingga anggaran mati, upaya penjemputan tak pernah dilakukan.

Saat ditanyakan kemungkinan naskah itu sekarang berada di tangan Malik Mahmud, dengan nada agak kaget Nizar menjawab tidak tahu. Hingga kini, kata dia, tidak ada naskah asli MoU yang berada di tangan arsip Aceh. “Namun di Arsip Nasional naskah tersebut ada. Kita harus punya di sini, walaupun salinannya. [Naskah] itu dilestarikan sebagai informasi untuk anak cucu kita nanti.”

Sementara itu, Munawar Liza ketika dihubungi mengatakan naskah asli ada dua. “Ketika penandatanganan MoU Helsinki di Smolna Goverment Hall itu kalau tidak salah saya ada dua naskah, di tangan Hamid Awaluddin dan naskah kedua diserahkan kepada Tengku Malik Mahmud. Jadi kalau untuk naskah asli yang ada tanda tangannya mungkin bisa ditanyakan ke pihak tersebut,” ujar Munawar, Jumat, 11 Agustus 2017.

Naskah asli MoU, kata Munawar, ukurannya lebih besar ketimbang salinan-salinan yang beredar. “Yang asli itu naskahnya panjang dan lebar. Yang sekarang beredar salinan-salinan itu paling seukuran kertas A4,” ujarnya.

Munawar cenderung mengatakan naskah asli MoU kepunyaan delegasi GAM berada di tangan Malik Mahmud. “Beliau salah satu pelaku penandatanganan dan delegasi Aceh mewakili GAM. Makanya naskah tersebut sama Tengku Malek. Tapi coba dikonfirmasi kembali ke beliau,” ujar mantan Wali Kota Sabang periode 2007-2012 tersebut.

Menurut Munawar, sebelum penekenan, pada 15 Juli 2005 telah ada draf naskah kesepakatan yang diparaf kedua belah pihak. “Kemudian tanggal 15 Agustus 2005 itu hanya seremonial penandatanganan MoU. Jadi tidak ada lagi negoisasi dan perbincangan-perbincangan tentang itu. Hanya datang ke Helsinki kemudian bertemu di tempat penandatanganan lalu pulang ke negeri masing-masing,” ujarnya.

Sorenya, seusai penandatanganan, kedua delegasi dan tim pendukung masing-masing menggelar pertemuan lagi. “Ada delegasi dari GAM dan diaspora-diaspora yang ada di luar negeri termasuk dari Malaysia, undangan dari lapangan, anggota DPR RI, tokoh-tokoh Aceh di Jakarta. Juga dibuat resepsi waktu itu.”

Saat dikonfirmasi kembali pada Selasa, 15 Agustus 2017, Malik Mahmud mengatakan naskah asli MoU Helsinki untuk delegasi GAM masih berada di Swedia.

Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menyatakan masih menyimpan naskah asli dari kesepakatan damai antara Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. “Ada itu tapi di Swedia, saya ikut menandatangani mewakili Gerakan Aceh Merdeka. Jumlahnya [naskah] hanya satu saja,” ujar Malik Mahmud.

Naskah tersebut, kata Malik, disimpan di brankas arsip almarhum Teungku Hasan Tiro. Usai penandatanganan, Malik menyerahkan naskah tersebut kepada Hasan Tiro. “Itu kan waktu almarhum Wali Nanggroe masih hidup. Semuannya disimpan di dalam arsipnya dan banyak sekali. Nantilah kita bawa pulang, semoga menjadi historilah.”

KBA.ONE

Continue Reading

Copyright © 2015