Connect with us

Ekonomi

Kisah Labi-labi yang Digeser Trans Kutaraja

Published

on

Labi-labi di Banda Aceh | KBA.ONE/Syukran Jazila

DI tengah rintik hujan Jumat pagi, 13 Oktober 2017, Efendi dengan lahap menikmati sepiring mie Aceh di bak belakang labi-labinya. Labi-labi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kura-kura kecil yang hidup dalam air tawar. Tapi labi-labi yang ini jenis angkutan dalam kota yang dimodifikasi dari mobil bak terbuka.

Sepiring mie itu tandas dalam beberapa menit saja. Namun, belum ada penumpang yang naik. Di dekat labi-labi Efendi, ada beberapa angkutan serupa yang juga ikut mangkal. Mereka berjejer menunggu penumpang di Jalan Perdagangan, Banda Aceh, di sebelah kiri Masjid Raya Baiturrahman.

img-20160906-wa0001

Sepinya penumpang dirasakan Efendi dan para supir labi-labi lainnya sejak beberapa tahun belakangan. Kondisi ini berbeda pada 2005 ketika Efendi memulai pekerjaannya itu. Saat itu, Kota Banda Aceh masih remuk redam setelah tsunami. Banyak orang dari luar Aceh terutama pekerja kemanusiaan lalu lalang di kota. Penumpang labi-labi pun melimpah, terutama ke Darussalam yang menjadi rute Efendi. “Alhamdulillah saat itu sehari dapat rezeki Rp100 ribu sampai Rp200 ribu,” ujar Efendi.

Setelah proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh selesai, penumpang labi-labi sedikit demi sedikit berkurang. Lalu sekarang, “sehari Rp100 ribu nggak dapat,” ujar Efendi. Ia pun ditinggalkan kernet yang telah beberapa tahun menemaninya. “Karena pendapatan berkurang, makanya dia nggak sanggup kerja lagi.”

Sekarang Efendi bekerja sendiri tanpa kernet. Jumlah penumpang pun kian berkurang. Seharian, kadang ia hanya mengangkut tiga atau empat penumpang saja.

Efendi menilai sepinya penumpang labi-labi karena masyarakat sekarang mulai suka menggunakan angkutan online. “Apalagi masuk (bus) Trans Kutaraja, banyak mahasiswa dan umum lebih memilih naik angkutan itu, karena tidak bayar,” keluhnya.

Trans Kutaraja sejenis angkutan massal yang diluncurkan pemerintah pertengahan tahun ini. Sejak dioperasikan pada 29 Mei lalu, angkutan ini digratiskan bagi seluruh penumpang. Seperti dilansir dari situs Dinas Perhubungan Aceh, hingga Mei trayek yang telah beroperasi adalah Darussalam-Pusat Kota. Di jalur ini, ada 11 bus Trans Kutaraja yang mengangkut penumpang. Jalur tersebut sama seperti rute labi-labi yang dikemudikan Efendi.

Sepinya penumpang memaksa Efendi mencari strategi lain. Ia tidak pernah masuk terminal khusus labi-labi di kawasan Keudah. Dia memilih untuk menunggu di tempat-tempat lain, yang tak terjangkau dengan Trans Kutaraja. “Di Keudah saja tidak mangkal lagi, kadang mutar-mutar. Di sini dekat masjid raya kalau mangkal,” ujarnya. Adapun terminal labi-labi tersebut jika malam sekarang digunakan sebagai lapak para pedagang sepatu.

Labi-labi yang dikemudikan Efendi bukan miliknya melainkan kepunyaan seorang toke. Karena itu, saban hari ia mesti menyetor setidaknya Rp80 ribu untuk si toke. “Itu pun kalau ada segitu. Dulu toke punya mobil 20 unit, semua ngangkut. Sekarang 10 mobil terpaksa mangkal di rumah, bahkan ada yang dibuat jadi mobil (untuk) kios jualan,” ungkapnya.

Tarif labi-labi Efendi Rp4 ribu untuk mahasiswa dan Rp5 ribu bagi penumpang umum. Tarif ini naik seribu dibandingkan beberapa tahun lalu. “Kalau Trans (Kutaraja) bahkan nggak bayar,” ujar Efendi.

Selain Trans Kutaraja, Efendi juga melihat angkutan online turut bertanggungjawab dalam menggerus penumpang labi-labi. “Sempat ribut kemarin di Lampineung, karena kami ambil penumpang di sana tiba-tiba ada angkutan online (taksi). Permainan harga mereka lebih murah ketimbang kami. Kalau (tarif) kami Rp3 ribu Lampineung ke Rumah Sakit Jiwa (Aceh), mereka bisa pasang harga Rp2 ribu,” ujarnya.

Kurangnya penumpang juga dirasakan Syarifuddin, supir labi-labi lainnya. Dulu pendapatannya Rp200 ribu sehari. “Sekarang Rp100 ribu saja sekarat kita cari,” keluhnya.

Syarifuddin merasakan berkurangnya penumpang sejak dua tahun belakangan. Hal itu diperparah dengan kehadiran angkutan online dan Trans Kutaraja. “Sebelum ada mereka sanggup kita bawa pulang belanja ke rumah, sekarang harus ke sana sini cari penumpang yang banyak.”

Di tengah kondisi itu, Syarifuddin juga harus terus memikirkan kondisi labi-labinya. “Ini mobil (Suzuki) Carry tipe lama, kalau rusak ya sudah nggak ngangkut lagi.”

Syarifuddin berharap Pemerintah Aceh jangan hanya memikirkan program yang baru apalagi terkait usaha angkutan umum online. “Seharusnya mereka pikir juga kayak kami ini, labi-labi. Ini trans, taksi online, gojek-gojek itu di mana-mana ada mereka,” ujar Syarifudin dengan nada tinggi; menyiratkan dia tak rela jika angkutan yang pernah mengisi hari-hari masyarakat Banda Aceh ini “mati”.[] KBA.ONE

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Aceh Jaya Gelar Musrenbang

Published

on

By

Ilustrasi

PEMERINTAH Kabupaten Aceh Jaya melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022, di Aula Setdakab, Rabu, 13 Desember 2017.

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Program Pembangunan Bappeda Aceh Jaya, Rahmad Oriza menuturkan, Musrenbang tersebut untuk media konsultasi publik sebagai dasar penyusunan RPJKM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022, sesuai dengan visi misi bupati-wakil bupati.

img-20160906-wa0001

Bupati Aceh Jaya Irfan TB mengatakan visi dari Musrenbang tersebut untuk mewujudkan gerakan pembangunan rakyat Aceh Jaya. “Sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen rancangan tahun 2017 – 2022. Visinya, terwujudnya gerakan pembangunan rakyat Aceh Jaya sehat, ekonomi, kejayaan agama, tangguh infrastruktur dan informatif, serta potensi sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Disingkat dengan sebutan Gerbang Raja Sejati,” terang Irfan.

Ia mengintruksikan para Kepala SKPK untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan aktif. Serta mengharapkan seluruh peserta yang hadir dapat memberikan masukan yang positif untuk penyusunan RPJMK Aceh Jaya.[] KBA.ONE

Continue Reading

Ekonomi

Proyek Pabrik Semen Indonesia di Pidie Dihentikan Sementara

Published

on

By

DI depan para wartawan yang diundangnya ke Cafe Canai Mamak, Lamteh, Banda Aceh, raut Bahar Samsu terlihat ceria. Namun, kebahagiaan itu sedikit sirna ketika Direktur Utama PT Semen Indonesia Aceh atau SIA ini menunjukkan sebuah foto berisi plang pengumuman penjualan tanah. “Bagaimana kita membangun di lokasi lahan pabrik jika masyarakat tidak bersedia pindah. Bahkan, mereka sengaja menanam palawija. Ada plang pengumuman tanah dijual dengan (harga) Rp15 ribu per meter,” ujar Samsu, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Keluhan Samsu itu terkait penghentian sementara proyek pabrik semen di Pidie oleh SIA. Alasan dihentikannya proyek, kata dia, karena belum ada titik temu soal lahan yang akan digarap perusahaannya seluas 1.550 hektare, antara warga dengan PT Samana Citra Agung. Menurut Samsu, lahan itu sebelumnya diklaim telah dibebaskan Samana.

img-20160906-wa0001

Versi Samsu, secara hukum sudah jelas area 1.550 hektare itu telah menjadi milik perusahaannya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kepemilikan saham antara Samana Citra Agung dengan PT Semen Indonesia (persero). SIA merupakan perusahaan patungan yang dibentuk Samana bersama Semen Indonesia pada 25 November 2015 untuk menggarap pabrik semen di Pidie. “Bahkan seluruh perizinan yang dimiliki Samana Citra Agung telah diperbaharui oleh SIA,” ujar Samsu.

Bahkan, kata dia, pengesahan surat legalitas pemilikan lahan telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dengan nilai jual objek pajak secara keseluruhan mencapai Rp70 milliar. “Saat ini SIA telah mengeluarkan biaya Rp400 milliar sebagai investasi awal dari rencana Rp5,8 triliun hingga pengembangan kawasan pabrik. Termasuk seluruh biaya pengembangan masyarakat lewat program CSR,” ujar Samsu.

SIA sendiri, kata Samsu, belum memberikan batas waktu kapan proyek dilanjutkan. Namun, mereka bersedia memberikan ruang dialog antara Pemerintah Pidie, Samana Citra Agung serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah. “Ini dilakukan mengingat proyek pembangunan pabrik semen Laweung sangat strategis bagi Aceh untuk mempromosikan daerah bagi investor asing.”

Sebelumnya, seorang warga Muara Tiga, Muhammad Jawahir menilai penghentian sementara bukan karena penolakan masyarakat Batee dan Laweueng, melainkan oleh pihak pemegang saham yakni PT Semen Indonesia. “(Penyebabnya) lebih kepada tahapan kinerja perusahaan (SIA) yang lamban menyelesaikan pemasalahan lahan masyarakat dan adendum Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)nya,” ujar pria yang akrab disapa Cek Mad ini, Jumat, 13 Oktober 2017.

Belakangan, kata dia, muncul isu yang menyudutkan penduduk setempat seolah-olah antiinvestasi. Padahal, tambah Cek Mad, masalah sebenarnya hanyalah kelalaian perusahaan yang tidak menampung aspirasi masyarakat. “Sebenarnya masyarakat mendukung pembangunan pabrik semen di Pidie, tetapi dengan syarat tidak merugikan daerah maupun lingkungan. Intinya, jadilah good mining practice atau praktik pertambangan yang baik, tanpa merugikan dan mengorbankan banyak pihak,” ujarnya.

Hal itu, kata dia, juga telah diungkapkan perwakilan masyarakat saat rapat adendum Amdal PT SIA di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada 20 September 2017. Saat itu, Ketua Komisi Penilai Amdal Aceh Saminuddin yang memimpin rapat mengatakan sepakat dokumen adendum PT SIA telah sesuai dengan regulasi yang ada. Ia meminta tim penyusun Amdal segera memperbaiki dokumen. “Apabila nanti dalam 21 hari (sejak 20 September) tidak diperbaiki, berarti tidak konsisten dengan keputusan hari ini,” ujar Saminuddin saat itu.

Saat dihubungi kembali pada Ahad, 15 Oktober, Saminuddin mengatakan belum mendapatkan informasi tentang penghentian sementara parik semen. Ia akan mengecek dulu ke sekretariat Komsi Penilai Amdal. “Tapi yang jelas, pada saat rapat Komisi Penilai Amdal yang lalu, tak ada masalah teknis yang berarti lagi dan tidak ada peraturan yang dilanggar. Persoalannya hanyalah masalah sosial saja. Bupati Pidie yang turut dalam rapat tersebut berjanji akan segera menyelesaikannya,” ujar Saminuddin.

Alasan lain yang dinilai Cek Mad tak masuk akal, pernyataan SIA dalam surat 10 Oktober 2017 tentang penghentian proyek tersebut. Menurut dia, surat bernomor 205/KRE.DIR/10.2017 tersebut, menyinggung penghentian proyek juga erat kaitannya dengan surat rekomendasi panitia duek pakat penyamaan persepsi Forum Masyarakat Gampong Kemukiman Laweung pada 30 September lalu. “Seharunya perusahaan lebih bijaksana dalam menyikapinya dan harus merilis secara resmi pernyataan mengenai surat tersebut ke publik, agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat. Jadi penghentian ini tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau surat rekomendasi Forum Masyarakat Gampong kemukiman Laweueng,” ujarnya.

Soal lahan diakui Cek Mad memang belum tuntas sepenuhnya. Namun, ia juga menilai Samana saat melakukan ganti rugi, justru tidak terbuka dalam menunjukkan bukti-bukti awal proses pembebasan lahan. “Seharusnya perusahaan transparan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Jangan lagi masyarakat tertipu.”

Adapun kuasa hukum Samana, Safaruddin membantah jika penghentian proyek pabrik semen terkait lahan atau masalah lainya. “Soal lahan masyarakat masuk ke dalam areal IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan menimbulkan masalah, seperti yang diutarakan dalam surat PT SIA, itu kan mencari-cari alasan saja. SIA juga jangan mengada-ada mencari alasan penghentian tersebut karena permasalahan lahan,” ujar Safaruddin, Kamis pekan lalu.

Jauh-jauh hari, kata dia, proses ganti rugi seluruh lahan telah selesai. “Tidak ada yang tertinggal. Kalau pun ada yang tertinggal, masyarakat diminta menunjukkan surat atau bukti lain, agar lahannya dibayarkan. Tapi hingga kini tak ada satu warga pun yang mampu menunjukkan lahan mereka yang belum dibayar di areal IUP PT SIA,” ujarnya.

***

Di balik persoalan lahan yang sekarang dijadikan polemik, ada fakta ilmiah yang ditemukan sebuah tim observasi pada Jumat, 13 Oktober 2017. Tim yang dipimpin Profesor Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta ini, menemukan beberapa gua di dalam areal IUP PT SIA menunjukkan adanya gejala karst.

Salah satu gua tersebut, bernama Guha Rimueng. Sedangkan Guha Tujoh berada di luar area IUP. Menurut kata Kang ET (baca ete), panggilan akrab Eko, Guha Rimueng dan beberapa gua lainnya selain menjadi habitat kelelawar, juga memiliki sungai bawah tanah. “Hampir semua gua di bukit karst ini, menunjukkan gejala positif eksokarst dan endokarst,” ujarnya.

Geolog ini juga membantah pendapat yang mengatakan tidak adanya zona karst di kawasan itu. “Ini sudah menunjukkan zona epikarst karena adanya lembab di bebatuan dan pasti ketemu airnya. Ke depan semakin basah semakin nyata, jika dilihat dari jejak-jejak larutan itu sudah menunjukkan gejala eksokarst. Bisa dilihat dari persentasi rongga batuan. Mulai rongga lembut hingga soil, yang jumlah distribusi airnya berbeda dari atas ke bawah,” ungkapnya.

Menurutnya karst bukanlah titik tapi zona. “Gua-gua tersebut merupakan titik karst dari zona karst, yang tersusun dari bebatuan mudah larut. Bisa (batu) gamping lempung dan sejumlah bebatuan lain. Kalau kita mau pelihara sistem karst kita harus memelihara lingkungannya,” ujar pakar geologi Asia tersebut.

Sebenarnya, kata dia, terkait potensi karst itu ada tiga pilihan yang dapat dilakukan. Pertama, zona karst yang memiliki batu gamping sebagai bahan baku semen, dihitung berat jenisnya lalu dijual. Pilihan kedua, kawasan tersebut disewakan. Terakhir, menjual jasa lingkungannya. “Yang ketiga ini tidak sering dihitung oleh pengguna. Kebanyakan dalam hal ini tertutup informasinya dan yang paling gampang adalah pilihan pertama. Sekarang tergantung kita, mau diapain itu lokasi, mau dieksploitasikah atau dijaga kelestariannya. Semua berpulang kepada kearifan masyarakatnya.”[] KBA.ONE

Continue Reading

Ekonomi

Larang Ekspor CPO, Irwandi Ingin Bangun Pabrik Kelapa Sawit di Nagan

Published

on

By

GUBERNUR Aceh Irwandi Yusuf akan mengeluarkan peraturan untuk melarang seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh mengekspor CPO (Clude Palm Oil) mentah ke luar daerah Aceh. “Bukan lagi CPO tapi kita harus bisa mengekspor barang jadi dari sini,” ujar Irwandi saat meresmikan Kota Suka Makmue sebagai pusat perkantoran Kabupaten Nagan Raya, Selasa, 29 Agustus 2017.

Nagan Raya merupakan daerah penghasil CPO terbesar di Aceh. Per harinya sekitar 150 ton CPO dikeluarkan dari daerah yang dimekarkan pada 2002 tersebut.

img-20160906-wa0001

Irwandi menginginkan di Aceh bukan hanya dibangun pabrik CPO melainkan Refinery atau pabrik pengolahan kelapa sawit. Hal tersebut karena Irwandi menginginkan Aceh bisa mengekspor langsung produk jadi ke luar daerah Aceh. “Yang saya inginkan bukan CPO, tapi hasil akhir dari CPO ini. Kita harus bisa mengekspor barang jadi dari sini. Nilai tambahnya di Nagan–Aceh, bukan di negara lain,” ujar Irwandi.

Sebelumnya, Irwandi menegaskan membangun refinery di Aceh Barat Daya. Ia meminta Bupati Akmal Ibrahim menunjukan hasil CPO di daerah tersebut lebih banyak dari Nagan Raya. Jika tidak, Irwandi akan mengalihkan pembangunan refinery ke Nagan Raya. “Di sana (Abdya) mungkin kita bangun tapi lebih kecil,” ujar Irwandi. Rencana pembangunan refinery akan dimulai tahun depan dan ditargetkan ekspor perdana pada 2021.

Pernyataan Irwandi tersebut merujuk pada Bupati Nagan Raya Zulkarnaini yang berujar produksi CPO di Nagan Raya lebih besar ketimbang Abdya. Karena itu, Zulkarnaini meminta Pemerintah Aceh juga membangun pabrik serupa yang dijanjikannya di Abdya.

Irwandi juga meminta agar seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Nagan Raya wajib mengeluarkan dana CSR yang programnya disepakati Pemda setempat. Kepada masyarakat yang memiliki kebun sawit diminta untuk tidak lupa berzakat.

Irwandi menyebutkan dengan diresmikan Suka Makmue sebagai Ibu Kota Nagan Raya harus ikut dibarengi dengan semangat memelihara dan menjaga sehingga menjadi daerah yang baik. Irwandi meminta Pemkab Nagan Raya melengkapi juga pembangunan fasilitas publik. “Kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat harus terlayani dengan baik,” ujar Irwandi.

Nagan Raya semenjak pertama terbentuk pada 2002 lalu terus berada di bawah kepemimpinan Bupati Zulkarnaini. Ia disebut Irwandi sebagai penggagas, perancang dan pelaku pembangunan di Nagan Raya hingga daerah ini berlubang. “Jasa Pon Bang (sapaan Bupati Zulkarnaini) tidak bisa kita lupakan,” kata Irwandi. Ia akan membantu sepenuhnya pembangunan Nagan Raya sehingga visi terwujudnya Aceh Hebat bisa terlaksana.

Bupati Nagan Raya, Zulkarnaini menyebutkan dijadikannya Suka Makmue sebagai Ibu Kota Kabupaten Nagan Raya karena letaknya yang strategis. “Dengan pertimbangan letaknya strategis yaitu berada di tengah pusat wilayah Nagan Raya maka kemudian Suka Makmue kita pilih sebagai lokasi pembangunan,” ujar Zulkarnain.

Selain itu, biaya pembebasan lahan lebih kecil karena daerah pembangunan merupakan tanah negara yang kemudian dibebaskan. Pembebasan lahan yang dimulai sejak 2002 dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur hingga hari ini sudah menghabiskan Rp312 miliar yang berasal dari APBK, APBA dan otsus Nagan Raya. “Sebanyak 70 persen pembangunan sudah selesai. Harapan kita bupati ke depan melanjutkan pembangunan Suka Makmue,” ujar Zulkarnaini.[]

RILIS

Continue Reading

Copyright © 2015