Connect with us

Politik

Buni Yani Akui Salah Transkrip Video Surat Al Maidah

Published

on

foto: republika

DEMONSTRASI 4 November 2016 tak terlepas dari postingan tulisan Buni Yani di Facebook saat mengunggah video Ahok soal Surat Al Maidah ayat 51. Buni Yani mulai populer saat ia dilaporkan oleh Komunitas Advokat Muda pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya.

Dalam akun Facebooknya Buni Yani diduga sebagai pihak pertama penyebar potongan video pernyataan Ahok tentang surah Al Maidah ayat 51. Video itu  tersebar di media sosial dan membuat marah sebagian umat Islam.

img-20160906-wa0001

Jika dilihat dari akun Facebook-nya, tertera bahwa Buni Yani seorang lelaki yang berasal dari Depok, Jawa Barat.

Buni Yani sendiri sebenarnya sudah mengakui bahwa dirinya salah mengutip ucapan Ahok. Bagaimana ceritanya?

Masalah ini berawal saat Buni Yani memposting video Ahok yang tengah berbicara di hadapan warga di Kepulauan Seribu. Di postingan video itu, dia juga memasukkan tulisan bernada provokatif. Begini tulisan Buni Yani di video yang diunggahnya tersebut:

“Penistaan terhadap agama?

“Bapak-ibu (pemilih muslim)…dibohongi Surat Al Maidah”…(dan) masuk neraka (juga bapak-ibu) dibodohi,”

“Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.”

Demikianlah postingan tulisan Buni Yani yang diunggahnya ke Facebook pada Kamis, 6 Oktober 2016. Postingan video dan tulisan Buni Yani itu pun langsung viral. Terjadi pro dan kontra di kolom komentar postingannya itu.

Banyak umat Islam yang emosinya tersulut setelah melihat postingan Buni Yani itu. Postingan itu pun jadi viral karena dibagikan netizen ke berbagai media sosial lainnya.

Namun saat itu, sejumlah orang juga memprotes keras Buni Yani. Mereka keberatan karena menilai Buni Yani ‘memelintir’ ucapan Ahok. Tulisan Buni Yani di Facebook itu tidak sesuai dengan ucapan Ahok, apalagi videonya tidak dimuat utuh.

detikcom sendiri telah melihat video Ahok di Kepulauan Seribu saat bicara soal Surat Al Maidah ayat 51 itu secara utuh. Di video itu, Ahok memang tidak ada menyebut ‘dibohongi Surat Al Maidah’, namun ‘dibohongi pakai Surat Al Maidah’.

“Jadi enggak usah pikiran ‘Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar’. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih,” demikian petikan ucapan Ahok saat itu.

Di acara Indonesia Lawyers Club TVOne pada Selasa, 11 Oktober, Buni Yani sudah bicara soal awal mula dirinya memposting video Ahok dan juga tulisannya di video itu.

Di acara tersebut Buni Yani mengisahkan, saat pulang ke rumah dan hendak mandi pada Kamis, 5 Oktober, ia membuka Facebook. Di timeline-nya muncul tautan dari akun Media NKRI soal video Ahok di Kepulauan Seribu. Di video itu ada tulisan pengantar ‘Ahok mengatakan ada kebohongan pada Al Maidah Ayat 51, bagaimana menurut Anda?’

“kemudian tertarik saya dengan pengantar ini. Lalu saya coba klik video tersebut, setelah saya klik memang betul. Itu luar biasa menarik. saya berulang-ulang dengar rupanya ada sesuatu yang sangat sensitif yang dikatakan oleh sumber tersebut dan yang mengatakannya adalah pejabat tersebut (Ahok). Sebagai seorang wartawan dan peneliti media, ini kelihatannya saya harus share ke orang bahwa ada lho seorang pejabat publik yang kita gaji, kita ongkosi program-programnya kemudian dia menyinggung sesuatu yang kelihatannya kurang…dalam pandangan saya mestinya tidak dikatakan karena sensitif,” kata Buni Yani.

Meski menyatakan telah mendengar rekaman video Ahok berulang-ulang,Buni Yani mengakui bahwa dirinya salah mentranskrip ucapan Ahok. Dia mengakui Ahok memang tidak ada menyebut ‘dibohongi Surat Al Maidah’, namun ‘dibohongi pakai Surat Al Maidah’.

“Jadi karena saya tidak menggunakan earphone jadi itu enggak ketranskrip. Tapi tadi saya lihat memang ada kata pakai, saya mengakui kesalahan saya sekarang,” ucap Buni Yani.[] DETIK

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Panwaslih Aceh Selatan Mulai Verifikasi Faktual

Published

on

By

Ilustrasi | The Global Review

SESUAI tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018, mulai 12-25 Desember 2017, Panwaslih setempat akan memverifikasi faktual bakal calon perseorangan. Ketua Panwaslih Aceh Selatan Hendra Saputra mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, yang melakukan verifikasi faktual tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus, dengan cara mendatangi langsung pendukung masing-masing bakal calon perseorangan,” ujar Hendra dalam rilisnya, Kamis, 14 Desember 2017.

Hendra berharap PPS melakukan verifikasi faktual sesuai aturan tersebut. “Bila PPS tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana amanah Undang-undang 10 Tahun 2016, dapat dipidana sesuai bunyi pasal 185 B,” ujar Hendra. Bunyi pasal ini, anggota PPS, PPK, KPU kabupaten kota, KPU Provinsi, atau petugas yang diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

img-20160906-wa0001

Selain itu, kata Hendra, PPS yang terbukti tidak memverifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, mendapatkan sanksi administrasi sesuai perundang-undangan. “Panwaslih Aceh Selatan mengharapkan kepada masyarakat Aceh Selatan agar bersama-sama memantau dan mengawasi proses verifikasi faktual yang sedang dilakukan oleh PPS di seluruh desa. Apabila ada anggota PPS yang tidak memverifikasi faktual, segera laporkan kepada Panwaslih,” ujar Hendra.

Pasal 185 A UU Nomor 10, kata Hendra, juga menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dipidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta serta paling banyak Rp72 juta. “Jadi sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual, tapi juga berlaku bagi yang memalsukan dukungan terhadap calon perseorangan. Jadi bagi masyarakat yang mereka identitasnya dipalsukan, dapat melaporkan ke Panwaslih Aceh Selatan.”[] RILIS

Continue Reading

Politik

Duh, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Pakai Pelembab Bibir

Published

on

By

ADA kejadian menarik saat sesi wawancara antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan awak media. Tepatnya ketika Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno baru selesai menghadiri kunjungan kerja di Britama Arena Sports Mall, Selasa, 12 Desember 2017.

Sandiaga yang sejak awal berdiri di samping Anies dan ikut mendengar pertanyaan awak media, tiba-tiba mengangkat sesuatu dengan tangannya. Benda itu ternyata pelembab bibir dengan kemasan warna putih. Sandiaga dengan santai memoles pelembab ke bibirnya, meski di hadapannya terdapat banyak kamera.

img-20160906-wa0001

“Kering ya bibirnya,” tanya seorang wartawan yang berada di dekat Sandiaga. Sang wakil gubernur hanya mengangguk kecil. Setelah sesi wawancara selesai, Sandiaga diarahkan langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa bisa melayani pertanyaan awak media lagi.

Hari ini, ketika wartawan menanyakan lagi hal itu, Sandiaga menyatakan dia selama ini memang selalu membawa pelembab bibir. “Selalu ada di kantong,” ujarnya singkat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu.

Saat ditanyakan apa merek pelembab bibir tersebut, orang nomor dua di Pemprov DKI itu berjanji akan memberi tahu nanti. “Nanti di bawah ya, aku kasih tahu deh,” imbuhnya.

Sebelumnya, foto Sandiaga memoleskan pelembab bibir itu viral di media sosial. Banyak yang membahas mengenai gaya nyentrik sang wakil gubernur.

Terkait dengan penampilan, Sandiaga memang sering punya cara sendiri. Saat baru dilantik menjadi wakil gubernur, Sandiaga sempat mencari-cari gaya berpakaian yang pas dengan menggunaian pakaian dinas.

Dulu, Sandiaga sempat menggunakan sepatu kets saat memakai pakaian dinas. Ternyata sepatu kets itu melanggar pergub. Dia harus menggunakan sepatu pantofel warna hitam. Sandiaga sampai membuat sayembara membuat sepatu pantofel hitam yang nyaman buat dia pakai. Sampai saat ini, proses sayembaranya masih berlangsung.

Sandiaga juga memilih untuk mengeluarkan baju dinas berwarna putihnya dari celana. Dengan demikian, dia tidak perlu menggunakan ikat pinggang. “Saya sudah cek pergubnya, kalau keluarin baju enggak melanggar. Banyak juga yang ternyata pilih gaya baju dikeluarin seperti saya,” kata Sandiaga ketika itu.

Selain itu, menjelang pelantikan ia juga melakukan perawatan kuku seperti manikur dan pedikur. Saat itu, Sandiaga memperlihatkan tangannya yang sudah dimanikur dan pedikur. Ia mengatakan kalau perawatan ini merupakan saran dari istrinya. “Tadi ada tukang ‘mani-pedi’ di rumah punya Mpok Nur, dan saya pinjam kebetulan kuku saya sudah panjang. Katanya tukang mani-pedi sudah lama ikut Mpok Nur dan sekalian mau rapihin,” aku Sandi pada Oktober lalu.

Dalam urusan merawat tubuh, Sandiaga memang tidak mau setengah-setengah. Selain menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, pria kelahiran Riau, 28 Juni 1969 itu juga memperhatikan kesehatan kulitnya.

Sandiaga ternyata penggemar produk perawatan kulit Korea. Putra dari Mien Uno itu mengaku kerap menggunakan masker tisu dari Korea. “Istri sering pakaikan masker dari Korea. Enak banget deh rasanya di wajah, saya bisa sampai ketiduran pakai itu,” kata pria berkacamata itu saat berkunjung ke kantor Detikcom, Warung Jati Barat, Jakarta, pada Oktober 2016.[] DETIK | KOMPAS

Continue Reading

Politik

MaTA: Anggota DPRA Kunjungan Kerja ke Belanda

Published

on

By

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Belanda | Twitter@niriansyah

 

SEJUMLAH Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Belanda. Para wakil rakyat Aceh itu juga dikabarkan berangkat bersama Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

img-20160906-wa0001

“Dari informasi yang kami terima, mereka berangkat malam Kamis kemarin dari Jakarta. Rabu sebelumnya mereka berangkat dari Aceh,” ujar Koordinator Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, kepada KBA.ONE, Jumat, 10 November 2017.

Namun, Alfian, tak dapat memastikan jumlah anggota dewan yang berangkat. Ini keberangkatan ketiga anggota DPRA selama 2017. Sebelumnya, kata Alfian, para legislator juga dikabarkan berangkat ke berbagai negara khususnya Eropa, seperti Norwegia, Finlandia, Turki, termasuk Belanda. “Kalau Jerman baru kali ini. Yang kami tahu ada dua komisi yang berangkat. Salah satunya komisi IV, mereka berangkat bersama wagub,” ujarnya.

Fenomena pelesiran anggota DPRA, kata Alfian, kerap terjadi saban tahun. Protes-protes yang dilakukan publik, menurutnya juga tidak pernah direspons. “Solusinya, partai politik harus mengawasi kinerja dan kebijakan kader mereka di parlemen. Ini juga penting untuk menjaga kepercayaan partai politik terhadap publik, apalagi ini menjelang pemilu 2019,” ujar Alfian.

Kelemahan terbesar saat ini, kata Alfian, ada di partai politik yang tidak lagi mengawasi anggota mereka di parlemen. “Hubungannya saat ini hanya sebatas setoran atau hak-hak dana wajib untuk partai saja. Seharusnya partai juga melakukan kajian apa yang dilakukan anggotanya di parlemen, salah satunya mengenai kunker luar negeri,” ujarnya.

Para anggota dewan yang pelesiran ke luar negeri, kata Alfian, beberapa tahun ini juga melakukannya secara diam-diam. “Mereka pergi dan pulang diam-diam, bahkan partainya juga kadang tidak tahu. Laporan ke publik mengenai manfaat kunjungan mereka ke luar negeri juga tidak pernah ada,” ujarnya.

Kunjungan anggota dewan ke luar negeri, tambahnya, dipastikan menelan biaya sangat besar. Menurutnya, anggaran itu lebih baik digunakan untuk kepentingan publik lainnya.

Alfian memperkirakan, dalam kunjungan kerja dewan ke luar negeri selama 2017 saja telah menelan biaya Rp10-15 miliar. “Untuk 2016, dari data yang kami terima kunjungan kerja mereka ke Lhokseumawe, uang sakunya saja per harinya untuk satu orang mencapai Rp1,6 juta. Bayangkan saja kalau ke luar negeri, tentunya lebih besar. Belum lagi biaya-biaya lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Alfian, kunjungan ke luar negeri berpotensi terjadinya markup. Berangkat lima hari tapi dilaporkan selama tujuh hari. “Dari 81 orang, memang tidak semua anggota DPRA yang berangkat. Itu kembali ke hati nurani masing-masing, atau ada kebijakan partai yang melarang kadernya berangkat. Namun ada juga dugaan yang tidak berangkat tetapi, mengambil anggarannya saja.”

Kepada DPRA, khususnya Sekretaris Dewan yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, Alfian meminta untuk dapat membuka informasi ke publik mengenai siapa-siapa saja anggota dewan yang berangkat ke luar negeri serta melaporkan hasil kunjungan luar negeri tersebut. “Ini penting untuk keterbukaan informasi publik, agar masyarakat juga dapat menilai kinerja wakil mereka di parlemen, dan apa manfaat dari kunjungan luar negeri itu untuk masyarakat,” ujarnya.

Alfian mengharapkan pelesiran ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat yang terkesan jalan-jalan tersebut tidak lagi dilakukan pada 2018. “Partai politik harus tegas soal ini dan mengontrol kebijakan dan kinerja kader mereka di parlemen,” ujarnya.

Sementara itu dua pimpinan DPRA, Teungku Muharuddin dan Irwan Djohan, serta Sekretaris Dewan A Hamid Zein ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan singkat yang dilayangkan KBA.ONE ke telepon genggam mereka belum ditanggapi.

Namun, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman menjawabnya. Hanya saja, Iskandar tak mau juga menanggapi lebih lanjut. “Saya belum dapat kabar, tanyakan ke Sekwan saja,” ujarnya. Hal sama juga dilakukan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin yang belum menanggapi perihal keberangkatan Wakil Gubernur Aceh bersama anggota DPRA.

Namun, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah memang mengunjungi Belanda pekan ini. Informasi yang diperoleh KBA.ONE, Nova mengunjungi 10 orang guru training yang sedang mengikuti pelatihan di Belanda. Nova memposting foto-foto dan video di akun Twitternya @niriansyah pada 8 dan 9 November 2017.

Di sebuah video terlihat Nova berada di sebuah pabrik mobil milik Innovam yang disebutnya sebagai lembaga pelatihan dan pengujian keahlian otomotif multibrand di Belanda. Nova juga mengunggah foto kunjungannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Di foto terlihat Nova dan beberapa orang termasuk sosok yang mirip A Hamid Zein, Sekwan DPR Aceh dan beberapa orang lainnya.

Informasi lain yang diperoleh KBA.ONE, di Innovam kini juga ada beberapa siswa SMK di Aceh yang sedang mengikuti pelatihan. “Salah satu misi program Kerja Pemerintah Aceh ingin menciptakan tamatan SMK dapat Go International di 2018. Dan program ini di sambut baik oleh Representatif/wakil DUBES Indonesia untuk Netherlands Bpk. Ibnu Wahyutomo di KBRI den Haag, dan beliau akan mendukung Program Kerjasama ini,” tulis Nova Iriansyah di akun Facebooknya.[] KBA.ONE

Continue Reading

Copyright © 2015