LIMA pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), resmi diambil sumpahnya di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin, 21 Desember 2015.

Kelima pimpinan tersebut adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Mohammad Sarif.

Pengangkatan kelimanya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133P tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015-2019.

“Saya bersumpah/berjanji senantiasa menolak pemberian atau hadiah dari pihak mana pun apabila berkaitan atau dicurigai berkaitan dengan jabatan saya,” begitu bunyi kutipan sumpah jabatan yang diucapkan secara serentak oleh kelima pimpinan KPK.

Setelah membacakan sumpah sesuai agama masing-masing, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah dan janji pimpinan KPK, disaksikan Presiden Jokowi.

Hadir saat pelantikan, para pimpinan lembaga negara seperti Wapres Jusuf Kalla, Plt Ketua DPR Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua BPK Haris Azhar, Hakim MK Anwar Usman, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Usai diambil sumpahnya kelima pimpinan KPK langsung bertemu secara tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Salah satu pimpinan, Agus Rahardjo, mengaku tidak banyak yang disampaikan Presiden kepada mereka.

“Masalah pelantikan. (Pesan Jokowi) titip negara ini,” kata Agus usai bertemu Jokowi. Ia memilih tidak berkomentar banyak. Sebab, KPK juga akan memberikan keterangan pers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said Kuningan.

Namun, ketika disinggung perasaannya terpilih menjadi pimpinan komisi antirasuah ini, Agus menyebut “Innalillahi wainna ilaihi rojiun,” tuturnya. Dia menyatakan siap menghadapi berbagai tantangan yang nanti akan dihadapi KPK.

Berikut profil kelima pimpinan KPK yang baru, masa tugas 2015-2019:

1. Agus Rahardjo

Agus menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Agus pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010-2015), Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas.

Agus juga merupakan pendiri Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (Badapski).

2. Basaria Panjaitan

Basaria Panjaitan merupakan Polwan pertama yang berhasil lolos sebagai Capim KPK. Basaria lolos dengan klasifikasi kompetensi di bidang penindakan, bersama dengan Alexander Marwata, hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Wanita kelahiran Pematangsiantar 57 tahun silam ini diketahui berpengalaman di bidang reserse, yakni sebagai penyidik utama di Bareskrim Polri, Dir Reskrim Polda Kepri dan Kasat Narkoba Polda NTB.

Selain itu, Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun Angkatan 1983/1984 ini juga pernah bertugas sebagai Kapusprovos Divpropam Polri tahun 2009 dan Karo Bekum SDelog Polri tahun 2010.

Karirnya semakin menanjak ketika dipromosikan sebagai perwira tinggi Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Sebelum menjadi pimpinan KPK, Basaria bertugas sebagai Widyaiswara Sespimti Polri Lemdikpol.

3. Alexander Marwata

Alexander Marwata, adalah satu-satunya pimpinan KPK dari unsur hakim. Dia telah berkarir selama empat tahun menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat.

Pria yang bermukim di Jurangmangu Barat, Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten, itu mengawali studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1986. Lalu ia melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam karier profesi Alex, dia pernah menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1989 sampai 2011. Dia juga pernah bekerja sebagai Certified Fraud Examiner (CFE) yang merupakan sertifikasi internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penipuan.

4. Saut Situmorang

DPR akhirnya meloloskan Saut Situmorang sebagai pimpinan KPK. Saut pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK pada 2007 dan 2010, namun belum terpilih.

Saut sebelumnya tercatat sebagai staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara yang sudah 20 tahun bekerja untuk Badan Intelijen Negara (BIN). Saut sebelumnya tercatat sebagai dosen S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia (UI).

Pada 2013, Saut pernah menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dalam perjalanan kariernya, Saut ternyata pernah ikut seleksi calon pimpinan KPK pada 2010 dan 2007. Tapi tidak pernah terpilih.

5. Laode Mohammad Sarif

Laode Mohammad Sarif merupakan akademisi dari Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin di Makassar. Ia juga diketahui pernah merancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laode memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin, LL.M dari Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D dalam hukum lingkungan hidup internasional dari Universitas of Sydney.[]

VIVA | DETIK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.