MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terbakar mencapai 174.000 hektare. Asap dari kebakaran ini membuat puluhan juta orang di Sumatera, Singapura dan Malaysia sengsara selama berpekan-pekan.

Apa tindakan Pemerintah Provinsi Riau? Mereka baru mau melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan. “Pekan depan kami memanggil seluruh perusahaan perkebunan maupun kehutanan untuk tindak lanjut audit kepatuhan,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Kamis, 15 Oktober 2015.

Pemantauan konsesi perusahaan merupakan bagian dari rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2015, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di atas lahan gambut.

Menurut Arsyadjuliandi, dalam rencana aksi itu, baik pemerintah daerah maupun pusat bersama-sama melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan yang beroperasi di Riau. Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi yang berada di kawasan gambut dalam.

Kami ingin memastikan, katanya, perusahaan melaksanakan tata kelola air (water management) agar gambut tetap basah. Menurutnya, perusahaan harus patuh menjalankan kewajiban dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah bakal memberikan sanksi administrasi untuk perusahaan yang tidak patuh. “Ada tindakan penegakan hukum adminstrasi apabila perusahaan tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi menunjukkan lelet dan abainya pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap upaya mencegah kebakaran. Sebenarnya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah melakukan audit kepatuhan dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Audit oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono itu dilakukan pada 1 Juli sampai 25 Agustus 2014. Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto ketika itu menjelaskan, Riau dipilih lantaran 93,6 persen dari 12.541 titik panas di Tanah Air dalam kurun waktu 2 Januari-13 Maret 2014 berasal dari lahan gambut di Riau.

Audit dilakukan terhadap 17 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan (lima perusahaan) maupun kehutanan (12 perusahaan) serta enam pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan data dari Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan, dari lima perusahaan di bidang perkebunan, tercatat empat perusahaan (PT MEG, PT TFDI, PT JJP, PT BNS) tidak patuh dan satu perusahaan (PT SAGM) sangat tidak patuh.

Kemudian, dari 12 perusahaan di bidang kehutanan, tercatat satu perusahaan kurang patuh (PT SRL Blok V), sepuluh perusahaan (PT AA, PT SSL, PT SRL Blok IV, PT DRT, PT NSP, PT SG, PT SPA, PT RUJ, PT SPM, PT RRL) tidak patuh dan satu perusahaan sangat tidak patuh (PT SRL Blok III).

Terakhir, dari enam pemerintah kabupaten/kota, satu kabupaten (Bengkalis) tergolong patuh, satu kabupaten (Siak) cukup patuh dan empat kabupaten (Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Dumai) kurang patuh. “Tidak ada satu pun yang patuh,” ujar Ketua Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan Bambang Hero Saharjo kepada pers.

Tim juga melakukan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuannya, ternyata pengawasan terhadap perusahaan tidak dilakukan secara konsisten dan perlindungan tata ruang belum optimal. Pemerintah daerah dinilai belum mengetahui kewajiban pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan dukungan pendanaan sangat terbatas.(tempo.co)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.